SIM Berlaku Seumur Hidup, Human Error sebab Kecelakaan, Bukan karena Syarat SIM
Jika Kartu Sinyal Masyarakat (KTP) telah berlaku seumur hidup, kenapa kartu semacam yang disebut hajat hidup banyak orang belum berlaku seumur hidup di Indonesia, termasuk juga kendaraan bermotor? Kurang lebih apa penyebabnya serta dimana masalahnya?
Berkaitan ini, karena itu sejauh ini warga sebenarnya sudah mendengungkan supaya Surat Izin Mengemudi (SIM) serta pajak kendaraan bermotor juga bisa berlaku seumur hidup.
Memperbandingkan dengan Jerman contohnya, saya lansir dari situs kabar lokal NTV (11/4/2019), Jerman sudah menetapkan SIM seumur hidup. Apa sampai sekarang hal itu masih berlaku di Jerman?
| Panduan Memilih Situs Slot Terpercaya |
Diapungkan lagi, tidak ada buzzer. Di Indonesia, sebelumnya setelah ada wawasan untuk menggerakkan SIM berlaku seumur hidup, tetapi sebab siapa yang menggerakkan serta menyarankan tidak mempunyai buzzer (pendengung) yang kuat serta dibayar, karena itu saran SIM seumur hidup juga mentah. Supaya SIM bisa berlaku seumur hidup di Indonesia, warga Indonesia kelihatannya harus sewa buzzer, sebab pemerintah sekarang juga sudah dipagari oleh influencer serta buzzer untuk capai serta menjaga pemerintahan serta kekuasaannya.
Akan tetapi, berkaitan saran SIM seumur hidup ini, sekarang malah ada dari dalam Gedung DPR RI. Diketahui, Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah rupanya kembali lagi menekan supaya koreksi Perancangan Undang-undang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (LLAJ) selekasnya dipercepat, karena menurut dia, perikehidupan LLAJ akan ketinggalan bila tidak ada perkembangan.
Sampai sekarang ini koreksi RUU LLAJ belum juga tersentuh oleh Tubuh Legislasi DPR. Syarif memandang koreksi itu akan memberi efek baik buat model transportasi serta model LLAJ yang lain.
Memang keperluan koreksi RUU LLAJ bukan hanya bentuk dari rekonsilasi pada jaman yang beralih. Koreksi, adalah bentuk dari usaha untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu merealisasikan keadilan sosial buat semua rakyat Indonesia.
Bentuk dari keadilan sosial itu bukan hanya diaturnya model transportasi daring, namun pemenuhan faktor keadilan dalam pembangunan jalan di Tanah Air. Demikian pula aspek lain seperti adminitrasi dalam kendaraan seperti SIM, STNK, sampai BPKB.
Menurut Syarif:
"Semua perlu berasas pada konsep keadilan sosial buat semua rakyat Indonesia. Jika KTP dapat seumur hidup, kenapa SIM tidak? Toh, kekuatan memakai kendaraan belum pernah hilang, ditambah lagi setiap lima tahun sekali. Demikian pula beberapa unsur dalam STNK atau BPKB, contohnya," tutur Syarif, dikutip dari VIVA, Jumat (21/8/2020).
Syarif memberikan tambahan jika tidak ada perkembangan dalam bahasan tentang koreksi RUU ini karena itu perikehidupan LLAJ akan ketinggalan. Mengakibatkan, beberapa dampak negatif akan menyertainya.
"Dari mulai kegagapan kita memberi perlindungan pada masyarakat negara sampai praktik-praktik koruptif yang tidak terelakkan.
Jauh sebelum Syarif kembali lagi menyarankan ada koreksi UU LLAJ, yang didalamnya ada saran SIM berlaku seumur hidup, sebenarnya jika dibaca dari detikoto, Kamis (29/11/2018), dengan SIM di Indonesia harus diperpanjang tiap lima tahun, dipandang merepotkan buat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS juga berwacana untuk menetapkan SIM seumur hidup laiknya KTP supaya warga tidak perlu ribet memperpanjangnya.
